Di bawah Presiden ada Komite Kebijakan, yang terdiri dari Menko 
Perekonomian sebagai Ketua Komite. Jadi Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite. Kemudian ada 6 wakil ketua komite; ada Menko Maritim dan Investasi, Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020.
Presiden Joko Widodo langsung yang mengendalikan, memonitor, serta mengontrol semua kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Lebih lanjut, Seskab menyampaikan bahwa setelah itu Ketua Pelaksana yang men-delivery kebijakan/arahan Presiden dan Komite Kebijakan serta bertanggung jawab di lapangan yaitu Menteri BUMN, Erick Thohir.
Di bawah ketua pelaksana, ada 2 satuan tugas. Yang pertama adalah Satuan Tugas Covid, dalam hal ini dijabat tetap oleh Bapak Doni Monardo, Jenderal Doni Monardo yang sebelumnya adalah Ketua Gugus Tugas. Kemudian ada Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin, Wamen 1 BUMN,” jelas Seskab.
Selanjutnya, Seskab menjelaskan bahwa di bawah Struktur Ketua Satgas, ada satgas penanganan daerah yang secara otomatis terintegrasi secara langsung dengan Perpres ini. Ia menambahkan bahwa mengenai tugas Komite Kebijakan menyusun rekomendasi kebijakan kemudian melaporkan kepada Presiden untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
Jadi untuk detailnya Saudara-saudara sekalian, mohon untuk tugas baik Komite Kebijakan, Ketua Pelaksana, Satgas Pemulihan Transformasi Ekonomi, maupun Satgas Penanganan Covid-19 di dalam Perpres tersebut telah diatur secara rinci,” ujarnya.
tim ‘disruptive’ pensil
_Twitter: @infokabinetID
_IG: infokabinetID
_FB Group: INFOKABINET.ID
Presiden Joko Widodo langsung yang mengendalikan, memonitor, serta mengontrol semua kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Lebih lanjut, Seskab menyampaikan bahwa setelah itu Ketua Pelaksana yang men-delivery kebijakan/arahan Presiden dan Komite Kebijakan serta bertanggung jawab di lapangan yaitu Menteri BUMN, Erick Thohir.
Di bawah ketua pelaksana, ada 2 satuan tugas. Yang pertama adalah Satuan Tugas Covid, dalam hal ini dijabat tetap oleh Bapak Doni Monardo, Jenderal Doni Monardo yang sebelumnya adalah Ketua Gugus Tugas. Kemudian ada Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin, Wamen 1 BUMN,” jelas Seskab.
Selanjutnya, Seskab menjelaskan bahwa di bawah Struktur Ketua Satgas, ada satgas penanganan daerah yang secara otomatis terintegrasi secara langsung dengan Perpres ini. Ia menambahkan bahwa mengenai tugas Komite Kebijakan menyusun rekomendasi kebijakan kemudian melaporkan kepada Presiden untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
Jadi untuk detailnya Saudara-saudara sekalian, mohon untuk tugas baik Komite Kebijakan, Ketua Pelaksana, Satgas Pemulihan Transformasi Ekonomi, maupun Satgas Penanganan Covid-19 di dalam Perpres tersebut telah diatur secara rinci,” ujarnya.
tim ‘disruptive’ pensil
_Twitter: @infokabinetID
_IG: infokabinetID
_FB Group: INFOKABINET.ID
Sumber : hhtps://infokabined.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar